Kebijakan Masa Lalu SBY Akibatkan Harga BBM Naik

Menurut Faisal, seperti yang dilansir dari Tribunnews.com, dalam kurun waktu Desember 2008 hingga Januari 2009 SBY telah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali.

Presiden pada Desember 2008 sudah dua kali menurunkan harga BBM, sekali pada Januari 2009, ketika itu harga BBM sudah Rp 6.000, kemudian diturunkan menjadi Rp 5.500, lalu Rp 4.500. Masih menurut Faisal dalam diskusi berjudul ‘BBM Naik, Siapa Tercekik?‚Äù di Jakarta, Sabtu (22/06/2013) kemarin, jika SBY tidak melakukan penurunan tarif secara terburu-buru, maka kenaikan BBM sebenarnya cukup Rp 1.000 saja.

Oleh sebab itu, menurut Faisal, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah upaya menghemat keuangan negara. Faisal juga memaparkan, pemerintah harus mengambil langkah ini semata-mata untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah menggelembung.

Sehingga jika postur APBN sekarang dikatakan lebih baik dari APBN 2013 menurut Faisal itu tidak benar, karena kenaikan defisit dari angka satu koma menjadi dua koma, selain itu penerimaan juga turun. Faisal juga mengungkapkan bahwa rakyat miskin lah yang bakal terkena imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sedangkan orang kaya pada umumnya tidak terpengaruh subsidi karena tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Sebelumnya media sempat memberitakan bahwa pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sedangkan harga solar bersubsidi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.

Rencana kenaikan harga BBM sebenarnya sudah diusulkan pemerintah sejak awal 2012, tapi ditolak DPR pada 30 Maret 2012. Pemerintah pun ragu memutuskan kenaikan harga BBM, meski wewenang menaikkan harga BBM berada di tangan Presiden SBY. Kewenangan ini diatur dalam UU APBN 2013.

Namun, Presiden SBY belum mau menaikkan harga BBM tanpa mendapatkan dukungan Program Percepatan dan Perlindungan Sosial, yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Melalui Rapat Paripurna DPR awal pekan ini, DPR menyetujui program tersbut dalam APBN-P 2013.