Audit BPK Pertegas Rekayasa Hambalang

Seperti yang dilansir dari Antaranews.com, Pramono mengatakan bahwa pembuktian yang menjadi tugas penegak hukum untuk menindaklanjuti audit tersebut. Karena dengan hasil dari audit akan memberikan gambaran terhadap kemungkinan rekayasa Hambalang.

Menurut Pramono, audit BPK ini dilaksanakan atas permintaan DPR dan penegak hukum untuk mendalami persoalan yang berkaitan Hambalang.

Pramono juga mengungkapkan bahwa karena persoalan ini “terang benderang”, ia yakin KPK bisa menggunakan hasilnya untuk menindaklanjuti kasus Hambalang. Menurut Pramono dalam audit itu, indikasi kerugiannya sudah ada, walaupun kebenaran soal jumlah perlu diverifikasi lagi. Akan tetapi jika sudah ada kerugian, maka menurutnya, KPK tak boleh bertindak setengah hati lagi.

Selain itu, ia juga menyinggung tentang 15 nama anggota Komisi X DPR RI yang disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus Hambalang dengan ikut menandatangani proyek Hambalang.

Diungkapkan Pramono, bahwa BPK pernah menyebutkan ada rekayasa untuk memuluskan proyek. Juga bahwa sebenarnya ia juga melihat dari beberapa nama yang disebut, kemungkinan ada yang terlibat, akan tetapi secara prosedural, karena oknum tersebut juga harus tandatangan sebagai sebuah syarat keabsahan di dewan.

Seperti yang dikabarkan, BPK telah menyerahkan audit investagasi Hambalang II. Dalam audit itu, kerugian negara sebesar Rp463,67 miliar.