Menteri BUMN: Jawa Butuh Kereta Super Cepat

“Realisasi pengoperasian kereta api super cepat sudah sangat mendesak karena Pulau Jawa membutuhkan alat transportasi darat yang andal dan mengangkut dalam jumlah besar,” ungkap Dahlan setelah membuka seminar BUMN Outlook 2014 di Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Percepatan pengadaan kereta super cepat tersebut, menurut Dahlan, selain dapat mengatasi kemacetan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.

“Tidak perlu secepat Shinkansen (kereta api cepat Jepang). Cukup 100 km per jam saja sudah sangat bagus. Pokoknya harus lebih cepat dari yang sekarang,” jelasnya.

Selain itu, Dahlan menambahkan, saat ini kecepatan tempuh kereta api Jakarta-Surabaya masih sekitar 5 jam. Jika dengan kereta api super cepat bisa ditempuh dengan hanya sekitar 2 jam.

Saat ini, pemerintah sendiri sedang berencana membangun kereta super cepat Jakarta-Surabaya dengan investasi dibutuhkan mencapai Rp60-70 triliun yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Jepang.

Proyek tersebut, saat ini sedang memasuki tahap penyelesaian studi kelayakan, dengan alternatif rute masih dalam pembahasan yaitu Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya, Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surabaya, dan rute Jakarta-Cikarang-Bandung-Cirebon-Semarang-Surabaya.

Dahlan berpendapat, saat ini teknologi kereta super cepat hingga di atas 300 km per jam sehingga waktu tempuh antara Jakarta dan Surabaya hanya sekitar 2,5 jam.

“Tetapi China, saat ini menjadi negara dengan kereta api tercepat di dunia. Mereka terus melakukan inovasi, dan tidak lagi mengembangkan kereta api cepat jarak dekat, tapi sudah kereta jarak jauh ribuan kilometer,” jelasnya.

Dahlan juga menggambarkan, kereta api China bisa menempu rute Beijing-Shanghai sekitar 3.000 kilometer dalam waktu tempuh dalam waktu sekitar 4-5 jam atau setara dengan Jakarta-Medan.

Dahlan berpendapat, meski demikian, realisasi pengoperasian kereta api super cepat di Tanah Air masih sulit karena membutuhkan pembangunan kereta baru yang relatif lurus.

“Saat ini jalur kereta kita masih merupakan peninggalan Belanda, yang relatif berkelok atau tidak cocok untuk jalur kereta super cepat,” jelas Dahlan. Fisik rel pun harus lebih lebar dari sekarang, ditambah keharusan pembebasan lahan dalam jumlah besar.

Dahlan mengaku terkait rencana Pemerintah tersebut, BUMN belum ditugasi untuk ikut didalamnya. “Belum tahu. Tapi, saya berpikiran kalau implementasi pembebasan lahan menjadi kendala, maka boleh juga jalurnya dibangun di atas laut,” ujarnya. Demikian kabar yang dilansir Antara.