I-Fakta-Jakarta
Dirut PT Indoguna Dituntut 4,5 Tahun Penjara
Jakarta (22/02) - Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elisabeth Liman dituntut 4,5 tahun penjara. Selain itu, membayar denda Rp 200 juta dengan subsidair 4 bulan penjara. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 22 April 2014, Penuntut umum KPK, Irene Putri menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah memberikan suap Rp 1,3 miliar pada Luthfi Hasan Ishak selaku anggota komisi 1 DPR
Jokowi pilih Tito Karnavian sebagai calon Kapolri
Ahok Keluar dari Partai Gerindra
KPK Dalami Keterlibatan BCA Dalam pidana Korupsi Hadi Purnomo
Jakarta (22/04) - KPK sedang mendalami pihak Bank Central Asia (BCA) yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terkait dugaan korupsi permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN Pajak Penghasilan Badan Bank Central Asia, tahun pajak 1999
Akil Mochtar Punya Motif Kendalikan Perkara
Jakarta (01/11) - Anggota Majelis Konstitusi, Mahfud MD menilai Akil Mochtar punya motif untuk mengendalikan perkara ke arah putusan tertentu
KPK Indikasikan Ada Pihak Lain Yang Atur Kuota Impor Daging Sapi
Jakarta (02/09) KPK mengindikasikan adanya pengaruh lain yang terlibat mengatur kuota impor daging sapi. Hal ini terungkap pada persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah yang digelar di Pengadilan Tipikor.
Pemprov DKI Tidak Akan Sediakan Lahan Lebih Bagi PKL di Monas
Jakarta (22/04) - Pemprov DKI Jakarta tidak akan menyediakan tambahan tempat untuk PKL yang berdagang di kawasan Monas
Jokowi Akan Tindaklanjuti Laporan Ombudsman RI Soal Pungli di BPLHD
Jakarta (30/08) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menindaklanjuti temuan ombudsman RI terkait pungutan liar yang dilakukan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD DKI Jakarta.
Akil Mochtar Dipecat Dari MK Secara Tidak Hormat
Jakarta (01/11) - Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif, Akil Mochtar terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva Bantah Tolak Refly dan Todung Sebagai Pansel Hakim MK
Jakarta [19/12] - Ketua Mahkamah Konstitusi [MK] Hamdan Zoelva bilang tidak pernah mengirimkan surat berisi keberatan atau penolakan MK terhadap Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi.