Presiden SBY beri 13 Instruksi untuk Hadapi Pemilu 2014

Dalam sambutan pembukaan Rakornas Pemantapan Pemilu Legislatif tahun 2014 di JCC, selasa (11/02/2014) Presiden SBY mengatakan pemerintah yang ikut kampanye harus mengikuti aturan berlaku untuk mencegah benturan kepentingan yang merugikan negara dan rakyat.

Sekurangnya ada 13 arahan, instruksi serta ajakan yang dicetuskan SBY untuk menghadapi Pemilu mendatang. Arahan ini ditujukan kepada seluruh pihak terkait mulai dari struktur pemerintahan hingga civil society.

13 Arahan serta instruksi Presiden itu adalah:

1. Mari sungguh kita sukseskan Pemilu 2014.

2. Mari ambil pengalaman dari Pemilu 2004 dan 2009 yang sudah berjalan baik.

3. Mari kita pedomani dan laksanakan semua ketentuan tentang Pemil

4. Mari kita pahami kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, penegak hukum dan masyarakat luas. Presiden meminta agar setiap tugasnya bisa disosialisasikan dengan baik.

5. Mari kita jaga dan hindari berbagai bentuk penyimpangan, termasuk intimidasi dari siapapun.

6. Mari cegah terjadinya kekerasan dan benturan.

7. Mari jaga akuntabilitas dan transparansi pada tingkat penyelenggaraan pemilu.

8. Jika ada protes agar bisa berjalan tertib dan damai sesuai prosedur yang ada.

9. Pers dan media agar melakukan siaran dan akurat dan konstruktif. SBY yakin, media juga punya semangat sukseskan pemilu 2014. Presiden percaya, selain pemberitaan yang akurat, rakyat juga ingin adanya siaran yang berimbang.

10. Kepada Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota tetaplah mengutamakan tugas di pemerintahan.

11. Dalam pemilu lalu, TNI dan Polri bisa netral. Hal sama juga kembali diharapkan SBY.

12. Jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk membantu penyelenggaraan pemilu.

13. Mari gunakan anggaran dengan baik dan hindari adanya penyimpangan.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah pusat dan daerah juga harus membantu penyelenggara pemilu untuk kelancaran logistik pemilu. Presiden SBY juga kembali mengingatkan TNI/Polri menjaga netralitas dalam pemilu.