Presiden Jokowi Minta Perpres Proyek LRT Segera Di Selesaikan

Jakarta (19/08) Presiden Joko Widodo meminta agar kendala dalam pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT) bisa diselesaikan akhir bulan ini. Penyelesaian ini dengan segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) agar proyek bisa segera dikerjakan. Perpres ini akan mengatur kejelasan bahwa pemerintah akan menanggung biaya pembangunan sarana dan prasarana LRT agar harga tiket LRT dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.

“Ini menjadi perhatian khusus bapak Presiden dan diharapkan sebelum tanggal 31 Agustus segala sesuatu yang menyangkut LRT ini bisa terselesaikan, termasuk untuk high speed train Jakarta-Bandung karena ini segera untuk diputuskan, mudah-mudahan hari ini Perpres-nya di tanda tangani,” kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dalam Konferensi Pers usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Selasa (18/08/2015).

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, ada satu topik yang masih menjadi belum ada kesepakatan dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Rencananya, masalah ini akan dibahas kembali dalam rapat lanjutan dua hari mendatang.

“Setelah diskusi cukup panjang lebar dan dalam masih ada 1 topik lagi, yang belum bisa kita temukan kesepakatannya, kita masih akan memakai waktu 2 hari untuk menyelesaikan itu,” kata Darmin.

Meski begitu, Darmin enggan menjelaskan topik yang belum berhasil diselesaikan ini. Ia menjanjikan, semua persoalan LRT bisa diselesaikan sehingga paling lambat minggu depan proyek ini sudah mulai bisa dikerjakan.

“Paling tidak minggu depan kita sudah akan punya keputusan yang bulat mengenai LRT. Tentu kami tidak bisa menjelaskan detail dari diskusinya, substansinya kita benar-benar hanya tinggal 1 topik lagi yang belum tuntas, yang lain sudah selesai.” tegas Darmin.

Sementara itu, usai mengikuti Ratas, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjelaskan, masalah yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai rencana bisnis LRT setelah proyek ini selesai.

“Secara teknis belum clear, karena saya tanya apa Adhi Karya punya buisness plan, belum, dia belom siap,” kata Ahok.

Masalah ini menyangkut pada biaya modal untuk mengerjakan proyek LRT, Pemerintah rencananya akan memberikan tambahan modal Rp. 1,5 Triliun, sementara proyek ini totalnya membutuhkan Rp 7 Triliun. Sisanya, PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek berencana untuk meminjam modal dari bank.

“Saya cuma minta Presiden keluarkan Perpres saja, modal boleh kamu beli kembali. Atau utang boleh diubah jadi aset. Karena teroi sederhanya prasana butuh 70-80 persen. Mau anda main kereta anda operasional rolling stock 20-30 persen masuk akal,” tutup Ahok. (timnewsroom)