Di balaikota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan berdasarkan pemantauan sepanjang hari, status bencana banjir di Jakarta baru akan dinaikan menjadi siaga.
“Tapi ini belum darurat lho ya, masih siaga,” terang Jokowi.
Menurut Jokowi tujuan penerbitan siaga banjir dilakukan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung terkait dengan pperistiwa banjir, bisa langsung menindaklanjuti dengan prosedur yang sudah diatur.
Untuk mengurangi dampak banjir, Jokowi menginstruksikan pintu air di waduk Pluit dibuka.
Jokowi mengatakan, pintu air waduk Pluit akan dibuka secara bertahap sesuai dengan tingkat ketinggian banjir. Pemprov DKI akan terus berupaya mengurangi luapan air di sejumlah sungai, namun disampaikan olehnya bahwa peristiwa banjir di Jakarta bukan tanggung jawab Pemprov semata.
“Akan mulai dibuka dikit-dikit,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta Pemerintah Pusat ikut bertanggung jawab atas bencana banjir ini. Ia beralasan ada 16 sungai besar di Jakarta yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan yang menjadi tanggungjawab Pemprov DKI Jakarta adalah 884 sungai penghubung dan kecil.
“Seperti 13 sungai besar di Jakarta tanggung jawab pemerintah pusat. Sungai-sungai kecil itu ya memang DKI,” jelasnya.
Seperti diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatatat
ada 11.972 Jiwa dengan 3.742 KK terkena dampak banjir, dan jumlah pengungsi mencapai 1.545 orang. Di Jakarta, sedikitnya ada 18 kecamatan yang terkena dampak banjir.