Menteri Yohana: mari akhiri kekerasan atas anak!

Manado (30/3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) sejak 28 hingga 31 Maret mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 di Manado, Sulawesi Utara. Menteri PP dan PA, Yohana Yembise bilang Rakornas dilakukan di Provinsi Manado mengingat Indeks Pembangunan Gender (IPG) Manado berada di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pembangunan dilakukan mulai dari Timur ke Barat,  khususnya pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan anak yang dilakukan secara holistik, terpadu, dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaan Rakornas ini, Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan dunia usaha. Hasil Rakornas ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai sinkronisasi atau keselarasan program antara pusat dan daerah. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar sektor, antar wilayah, serta antara pusat dan daerah bisa mengacu pada program unggulan Kementerian PP dan PA Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi).

“Kami mengajak seluruh masyarakat Manado untuk membangun lingkungan yang mampu menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Menjadi komitmen kita semua bahwa setiap anak Indonesia adalah anak kita dan harus kita lindungi bersama. Mari kita akhiri budaya kekerasan dan kita bangun keluarga harmonis yang penuh kasih sayang, tidak ada perdagangan manusia dan tingkatkan kemampuan ekonomi perempuan untuk mengakhiri kemiskinan,” tambah Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga mengingatkan harus ada rencana atau target capaian pelaksanaan kegiatan program unggulan pada 2016 dari masing-masing para pemangku kepentingan. Selain pemerintah, Menteri Yohana juga menekankan perlunya peran media massa dalam mendukung  isu responsif gender dan memahami tentang hak anak. Media massa dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang. [teks/foto : @MarbunSaortua/Humas KPPA]