IFakta: Indonesia, Malaysia dan Thailand Sepakat Bantu Pengungsi Rohingya

Jakarta (21/05) Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat untuk terus membantu pengungsi Rohingya, termasuk menerima sekitar 7000 pengungsi lagi, yang saat ini masih terombang-ambing di tengah laut.

Kesepakatan ini diambil dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ketiga negara, di Putrajaya, Malaysia kemarin (20/05/2015).

“Penyelesaian irregular migrants ini bukan isyu yang dapat diselesaikan oleh negara secara individual, namun masalah besar yang perlu diselesaikan secara regional bahkan internasional,” ujar Juru Bicara Kementrian Luar Negeri RI, Armanatha Nasir di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (21/05/2015).

Meski begitu, ketiga negara menyaratkan agar proses resettlement dan repatriasi terhadap para pengungsi ini akan diselesaikan komunitas internasional dalam kurun waktu 1 tahun kedepan. Pemerintah juga meminta internasional untuk terlibat menyelesaikan masalah ini, dengan memberikan bantuan konkrit, baik secara finansial atau bermurah hati menerima mereka sebagai warga negara.

“Satu tahun cukup, kita harapkan kemarin banyak negara menyampaikan keprihatinannya terhadap migrant itu, sekarang tiga negara utama meminta bantuan pada parties itu yang menyatakan prihatin, jadi come forward and not just talk,” pinta Armanatha.

Menurutnya, isyu pengungsi Rohingya ini sangat kompleks karena persoalannya bukan hanya kemanusiaan, tapi juga ada aspek kriminalitas. Penyelesaiannya mesti melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan. Komitmen penyelesaian dalam kurun waktu 1 tahun ini, hanya berlaku untuk pengungsi yang saat ini ada di Nangroe Aceh Darussalam, bukan untuk pengungsi yang saat ini sudah di dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kementrian Hukum dan HAM di Bogor, Jawa Barat dan Medan, Sumatra Utara.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) akan mengidentifikasi untuk memisahkan pengungsi dari Rohingya yang merupakan pencari suaka, dengan mereka yang berangkat dari Bangladesh.

“Kita harus berhati-hati mengelompokan karena migrant tersebut bukan semuanya dari Rohingnya, karena 40 persennya econimic migrant,” terang Armanatha. (timnewsroom)