Atas kondisi tersebut, Akbar menyebutkan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menumbuhkan kembali minat masyarakat menggunakan jasa angkot, salah satunya melalui kucuran dana subsidi demi memperbaiki fasilitas pelayanan serta armada. Meski demikian ia mengakui upaya tersebut tengah terbentur dalam penyusunan model pertanggungjawabannya.
“Subsidi untuk angkot tengah kami susun, namun saat ini agak mentok dengan urusan bagaimana model pertanggungjawaban para penerima yang ideal,” ujarnya.
Di sisi lain, diperlukan juga upaya serius dari pemerintah untuk memaksa masyarakat menggunakan angkot lewat regulasi yang bertujuan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
“Memindahkan orang ke angkutan umum, tidak melulu hanya urusan sukarela. Mereka harus dipaksa, salah satunya dengan membuat mobil semakin mahal biaya penggunaannya, termasuk lewat sistem pembayaran penggunaan jalan (ERP),” ujarnya.
Sumber foto: Tempo.co