TNI Berikan Baret dan Brevet ke Gubernur se-Indonesia

Jakarta [06/10] – Sebanyak 29 dari 34 gubernur se-Indonesia hadir dalam pemberian brevet dan baret hitam oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di Dermaga Semampir Komando Armada Timur [Koarmatim] Surabaya [06/10].

Beberapa gubernur yang hadir di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur DIY Sultan Hamenkubuwono X, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho. Tapi, pimpinan Pemprov DKI tidak hadir dalam acara ini. Wakapuspen TNI, Laksama Agus S. mengatakan salah satu yang tidak hadir adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo [Jokowi].  

“Karena Pak Jokowi sudah meletakkan jabatan sehingga DKI tidak terwakili. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga berhalangan hadir kerena sedang ke luar negeri,” ujar Agus. 

Sebelum memperoleh penghargaan itu, para kepala daerah tersebut harus mengikuti serangkaian operasi militer perang di Komando Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur. 

Agus mengatakan operasi yang diikuti para gubernur sudah dimulai ketika mereka tiba di Bandara Juanda. Kemudian, mereka langsung menjalankan operasi lintas udara dengan helikopter dan melaksanakan serbuan udara. 

“Setelah mendarat, mereka langsung melakukan serangan dan menembak di lapangan tembak menggunakan pistol,” tambah Agus di Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Senin [06/10]. 

“Setelah sampai, mereka baru menuju lapangan upacara untuk melakukan pembaretan dan penyematan brevet,” imbuh Agus. 

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dalam sambutannya mengatakan dengan baret dan brevet para gubernur menjadi kordinator pengamanan dan berhak menggunakan kekuatan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan. 

“Saya persilakan dengan baret hitam dan brevet, para gubernur bisa memimpin apel pengamanan di wilayah masing-masing dengan kekuatan yang ada,‚Äù ujar Moeldoko. 

Ia pun menegaskan pemberian brevet dan baret hitam bukanlah bentuk doktrin militerisasi ke dalam lingkup pemerintah daerah. Hal ini kata Moeldoko lebih kepada upaya sinergi TNI dan Gubernur untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dengan perannya masing-masing. 

“Ini bukan bentuk militerisasi tapi sinergi bersama,” tegas Moeldoko. ¬´ [foto Antara]