Presiden Minta Semua Proyek Pemerintah Segera Dikerjakan

Jakarta (28/08) Saat meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dan Program Elektrifikasi 50 lokasi di pulau terdepan dan daerah perbatasan di Batang, Jawa Tengah, hari ini (28/08/2015). Presiden Joko Widodo meminta agar tidak ada lagi proyek pemerintah yang terbengkalai.

Hal ini menanggapi pengerjaan PLTU Batang yang sudah tertunda selama 4 tahun. Padahal PLTU ini seharusnya bisa beroperasi tahun depan.

“Tidak boleh ada lagi proyek yang mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan tanah,” tegas Presiden Joko Widodo dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden yang diterima Iradio, Jumat (28/08/2015).

Pemerintah secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Jika tidak dilakukan, akibatnya Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2019.

Tidak ada satu orang pun yang akan menyangkal bahwa listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Rakyat membutuhkan listrik untuk menopang kehidupannya sehari-hari dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi nasional.

“Anak-anak di perbatasan harus bisa belajar di malam hari dan nelayan bisa menyimpan ikan hasil tangkapan di tempat pendingin. Konveksi-konveksi kecil, warung-warung, dan usaha kecilnya bisa hidup, dan semua itu membutuhkan listrik,” tegas Presiden.

Program Elektrifikasi 50 lokasi di pulau terdepan dan daerah perbatasan itu mencakup 13 propinsi, yaitu DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua yang akan difasilitasi dengan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sebanyak 149 mesin dengan jumlah gardu 195 buah.
Dengan total daya 67800 kW, PLTD ini dapat melayani lebih dari 35 ribu pelanggan.

Pemerintah sendiri menargetkan rasio elektrifikasi sampai akhir 2019 mencapai mencapai 97% dan 99% pada 2020 dari jumlah rumah tangga di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), sejumlah pembangkit akan dibangun hingga mencapai 35,000 MW.

Semua itu didasari adanya kebutuhan listrik dari hari ke hari yang semakin besar, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk merespon permintaan pasokan listrik yang cepat, maka penambahan kapasitas pembangkit baru harus tetap diadakan.

Bisa saja permintaan jauh lebih cepat sehingga terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik. Menghadapi situasi keterbatasan pasokan tenaga listrik ini, Pemerintah tetap berupaya untuk mempercepat penanggulangan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah.

Tujuan pembangunan pembangkit listrik ini untuk kepentingan seluruh rakyat banyak. (tim newsroom)