Presiden Minta Kapolri Bersiaga Hadapi Pilkada Serentak

Jakarta (08/07) Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri menyiagakan pasukannya dan mendeteksi sedini mungkin berbagai potensi yang bisa mengganggu keamanan Pilkada serentak.

“Rapat Kabinet Terbatas tentang Pilkada Serentak, Presiden menyatakan pemerintah pusat akan menanggung kekurangan anggaran pengamanan yang akan diambil dari APBN,” ujar Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki dalam siaran pers yang diterima Iradio, Rabu (08/07/2015).

Dari seluruh anggaran Pilkada serentak yang hampir mencapai Rp 7 triliun, pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada menyatakan bisa menanggung pembiayaannya melalui APBD. Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang tidak sepenuhnya bisa dibiayai APBD. Kekurangan biaya pengamanan inilah yang akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.

Presiden juga meminta Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, dan Menkeu secepatnya berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah penganggaran pengamanan ini.

Selain masalah anggaran pengamanan, Presiden juga meminta Mendagri segera menyelesaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan regulasi untuk memperlancar pelaksanaan Pilkada serentak ini. “Silakan berkoordinasi dengan KPU dan lembaga-lembaga terkait lainnya,” ujar Presiden pada rapat ini.

Terakhir, Presiden meminta agar seluruh parpol bisa ikut serta dalam Pilkada serentak ini. Untuk itu, masalah-masalah hukum dari dua parpol (Golkar dan PPP) agar segera diselesaikan antar pimpinan parpol, DPR dan KPU.

Pilkada serentak sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Akan ada 269 pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur-wakil gubernur, 224 pemilihan bupati-wakil bupati dan 36 pemilihan walikota-wakil walikota. (tim newsroom)