Koalisi Menolak Lupa Minta Presiden Keluarkan Kepres Penghilangan Paksa

Jakarta [02/06] – Koalisi Menolak Lupa menuntut Panglima TNI untuk membuka dokumen Dewan Kehormatan Perwira [DKP] yang berisi pemecatan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto dari kesatuan militer terkait kasus 98 khususnya penculikan aktivis. Di Gedung MPR, Jakarta, Senin [02/06] Ketua BP Setara Institute Hendardi mengatakan, hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa mengetahui fakta sebenarnya alasan pemecatan Prabowo Subianto. 

Hendardi juga menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum [KPU] yang tidak mengklarifikasi dokumen pemecatan Prabowo Subianto oleh DKP ini, karena KPU dinilai mengabaikan hal substantif yang selama ini dipersoalkan publik terkait masa lalu capres-cawapres. 

Dalam kesempatan ini, Koalisi juga meminta MPR turun tangan untuk mendesak presiden mengeluarkan Keputusan Presiden [Keppres] kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis pada 1997-1998. 

“Kami ingin meminta bantuan MPR untuk mendorong presiden segera mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM di kasus penghilangan paksa,” kata Juru Bicara Koalisi, Hendardi. 

I-Listeners, Pertemuan antara Koalisi Melawan Lupa dengan Pimpinan MPR ini digelar di lantai 9 Gedung Nusantara 3, MPR, sekitar pukul 11.20 WIB. Terlihat beberapa perwakilan koalisi antara lain dari Imparsial, KontraS, YLBHI, dan Setara Institute. Sementara dari pihak MPR hadir Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, dan Wakil Ketua DPR yang juga politisi PDIP Pramono Anung. ¬´ [foto Antara]