Kepercayaan Publik Pada Aspek Penegakan Hukum dan Ekonomi Masih Rendah

I-Listeners, ternyara tingkat kepercayaan publik pada aspek penegakan hukum dan ekonomi masih rendah di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hal tersebut merujuk pada survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada aspek penegakan hukum dan ekonomi berada paling rendah.

Kompas melakukan survei terhadap empat aspek, yakni politik dan keamanan; penegakan hukum; perekonomian; dan kesejahteraan sosial. Dalam survei periode Oktober 2022, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum turun hingga menyentuh angka 51,5 persen.

Dengan begitu, pada aspek penegakan hukum mengalami penurunan terdalam dari 57,5 persen pada Juni 2022 menjadi 51,5 persen. Penurunan pada aspek penegakan hukum berbarengan dengan turunnya kepercayaan publik terhadap instansi-instansi yang terkait penegakan hukum.

Lebih lanjut, kepercayaan publik kepada instansi Polri turun 17,2 persen menjadi 49 persen. Sementara terhadap Mahkamah Agung (MA) turun 10,2 persen menjadi 52 persen.

Sementara itu, kepuasan publik pada aspek ekonomi berada di angka 50,8 persen. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf secara keseluruhan pada periode Oktober 2022 adalah 62,1 persen. Angka tersebut turun 5 persen dibanding survei Juni 2022.

Angka survei terbaru turun 11,8 persen dibanding survei Januari 2022. Sebagain informasi, survei Kompas ini dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap 1.200 responden pada 24 September-7 Oktober 2022.

Baca Juga: Jeka Saragih: Ada Pesan untuk Presiden Jokowi, Semoga Saya Bisa Berjumpa

Metode survei yang digunakan adalah metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Melalui metode ini, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,8 persen. Apakah yang hasil survei sesuai dengan yang Anda rasakan I-Listeners?

Penulis: Fadia Syah Putranto