Ahok Kecewa Dapat WDP Dari BPK

Jakarta (07/07) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) kecewa dengan Badan pemeriksa keuangan (BPK) yang memberi nilai laporan Keuangan Pemprov DKI Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ahok merasa BPK belum punya standar pemeriksaan yang jelas. Ia pun mencontohkan saat era Gubernur Fauzi Bowo (Foke), dengan kasus Aset yang sama tapi BPK memberi penilaian lebih baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Perjanjian dengan pihak ketiga itu sudah ada dari zaman Pak Foke. Makanya saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa. Kenapa zaman Pak Foke itu WTP dengan kasus aset yang sama, sekarang kami sedang perbaiki, jadi WDP. Nggak apa-apa, saya mau disclaimer juga nggak apa-apa kok. Saya nggak masalah, yang menentukan saya jadi gubernur atau tidak adalah warga DKI bukan BPK. Jadi tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong.” Kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (07/07/2015).

Ahok pun menantang BPK untuk senantiasa jujur dalam melakukan audit, bahkan jika berani, melakukan audit pegawai internal dan menyampaikan hasilnya ke publik secara transparan.

“Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak -anak anda kuliah dimana. Saya mau tahu semua, kalau nggak bisa buktikan nggak boleh jadi angggota BPK semua, nggak boleh periksa orang karena kalian bisa ada unsur masalah,” jelasnya.

Kekecewaan Ahok ini bukan hanya karena penilain WDP. Ia juga mengungkit kredibilitas kinerja BPK dalam memeriksa laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini karena BPK menilai Pemprov DKI Jakarta sengaja menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah untuk dibangun rumah sakit kanker Sumber Waras.

“Yang saya nggak terima adalah kasus rumah sakit Sumber Waras. BPK sekarang temuannya, beli tanah 3 hektar kemahalan Rp 191 miliar. Darimana kemahalannya, dia bandingkan dengan NJOP di belakang (rumah sakit). Jadi BPK ngotot mau memaksakan NJOP di Sumber Waras harus sama dengan NJOP tanah belakang rumah penduduk. Pertanyaan saya kalau begitu Anda harus periksakan kami ke polisi, apa kami sengaja menaikkan NJOP atau tidak. Kalau kami sengaja menaikkan NJOP untuk keuntungan berarti kami salah,” terang Ahok. (tim newsroom)