Mahasiswa Sulbar Minta Pemerintah Kendalikan Harga

“Harga sembako di pasaran di Sulbar melejit padahal belum ada keputusan resmi pemerintah akan menaikkan BBM,” kata Ketua Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sulawesi Barat Elmansyah di Mamuju, Jumat.

Dia mengatakan pengendalian harga dilakukan agar masyarakat tidak terkena dampak dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga sembako yang tidak terjangkau dipasaran. Dia juga meminta pihak kepolisian menangkap pelaku yang menimbun BBM di tengah akan naiknya harga BBM, agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM.

“BBM langka di pasaran karena ulah penimbun, polisi harus terus mengunkap penimbunan BBM di Sulbar yang menyebabkan BBM langka dipasaran dan harganya melambung meski belum ada keputusan resmi harga BBM akan dinaikkan pemerintah,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya menolak rencana pemerintah menaikkan BBM karena akan membuat masyarakat sengsara dan semakin miskin. “Tidak ada jaminan perbaikan kesejahteraan bangsa ini akan terjadi jika BBM dinaikkan pemerintah, itu bukan solusi yang harus dilakukan pemerintah, karena akan semakin membuat masyarakat sengsara akibat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dengan naiknya BBM sembako akan naik,” katanya.

Dia mengatakan, bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM, tidak akan membawa kesejahteraan masyarakat, karena akan tetap sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. “Menjelang ramadhan dan menjelang penerimaan mahasiswa baru, akan membuat masyarakat sulit bersekolah dan memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kami tolak kenaikan BBM,” katanya.

Dia meminta seharusnya solusi memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa ini adalah dengan menasionalisasi aset ekonomi bangsa ini yang dikuasai negara asing, selain itu mengadili para koruptor yang membuat kekayaan negara tidak dinikmati masyarakat tetapi hanya segelintir orang.

Dia juga meminta agar oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap sejumlah wartawan dan mahasiswa dibeberapa daerah di tanah air dalam aksi penolakan kenaikan BBM segera diadili sesuai proses hukum yang berlaku.

Sumber: Kantor Berita Antara