Peran Perempuan di Dunia Politik Indonesia, dinilai Masih Kurang

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise bilang perempuan harus berani maju menjadi kepala daerah dalam pilkada serentak 9 Desember 2015. Kemeneg PP&PA sendiri akan mendukung penguatan kapasitas perempuan yang akan ikut bertarung dalam pilkada serentak. Untuk maju dalam dunia politik kata Yohana memang tidak semua akan masuk politik. Tapi yang sudah masuk, harus punya komitmen untuk perempuan bersama dengan mitranya laki-laki.

” Kami sudah melakukan pertemuan dengan perempuan yang duduk di partai. Bila mana sudah terdaftar dala pilkada, kami akan undang mereka untuk dilatih dan diberikan pelatihan. Untuk politik, tidak semua bisa masuk, kalau tidak ada keinginan yang jangan masuk”, ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dalam jumpa pers di Gedung Kemeneg PP&PA, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Selain melatih perempuan yang ikut pilkada, Yohan menegaskan rencana dukungan dana lewat rekening bersama untuk dukungan pendampingan perempuan. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh lembaga independen yang sebelumnya dikumpulkan dari berbagai pihak.

Yohan juga menjelaskan dukungan keterlibatan dan keterwakilan perempuan juga didasari praktik demokrasi di Indonesia masih mengalami defisit karena belum memberikan keseimbangan gender dalam pengambilan keputusan politik strategis di pusat dan daerah. Hal ini tercermin dalam Indeks Demokrasi tahun 2012 yang baru mencapai 62,63, dengan rincian variabel kebebasan sipil yang bernilai 77.94, variabel lembaga demokrasi dengan nilai 69,28 dan variabel hak-hak politik dengan nilai 46,33.

“Dari ketiga variabel itu dapat kita lihat bahwa indeks hak politik masih bernilai merah”, tegas Yohan (timnewsroom)