Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Gaji Pengarah BPIP

Jakarta (28/05) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa semua pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum di gaji semenjak dibentuk dan bekerja dari satu tahun yang lalu.

“Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran, mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada. Peringatan 1 Juni kita akan memberikan anggaran yang sementara karena belum dibayarkan,” ujar Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (28/05).

Sri Mulyani menjelaskan Pemerintah akan segera membayarkan Gaji para pejabat BPIP tersebut setelah Perpres di teken oleh Presiden Jokowi dan setelah BPIP berbentuk sebuah lembaga atau Badan.

“Kalau sudah Perpres akan permanen. Kan badannya sudah ditetapkan, maka hak keuangan harus dibayar oleh negara,” paparnya.

Dia pun menjelaskan bahwa Gaji pokok Ketua Dewan Pembina BPIP Megawati Soekarnoputri sama dengan hak keuangan pejabat di Indonesia pada umumnya yaitu sebesar Rp 5 juta perbulannya. Kemudian ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp 13 juta dan sisanya merupakan asuransi  dan komponen Transportasi dan juga komunikasi.

“Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp 5 juta. Tunjangan bervariasi seperti Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp 4-5 juta komponen transportasi dan komunikasi. BPIP paling kecil Rp 13 juta karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif bervariasi dari Rp 13 juta sampai puluhan juta,”pungkasnya.

Hak keuangan pimpinan BPIP ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu.

Dengan Perpres itu, maka Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan. Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

[teks timnewsroom/kompas.com | foto presidenri.go.id]