PMI Pusat memberikan rekomendasi atas kasus kerusuhan Koja

Jakarta (14/5) Palang merah indonesia atau PMI Pusat menyimpulkan kerusuhan pada proses eksekusi makam mbah priok di Koja, jakarta utara, 14 april lalu disebabkan kurangnya sosialisasi dan koordinasi pemprov DKI Jakarta dan PT Pelindo. Selain itu, adanya penyebaran isu makam akan dibongkar oleh pengurus makam mbah Priok. Dalam jumpa pers di kantor PMI Pusat, hari ini, ketua umum PMI Pusat, Jusuf Kalla, mengatakan semua pihak harus bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini secara hukum. Sehingga masalah seperti ini tidak terjadi lagi. Selain itu, untuk mencegah prasangka di masyarakat yang merasa bisa bebas dari jeratan hukum, ketika melakukan suatu tindak pidana secara beramai-ramai. Untuk itu, Jusuf Kalla menghimbau kepolisian bisa mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai wewenang dalam undang-undang. Sementara terkait kebenaran ahli waris harus ditetapkan di pengadilan agama. Ketua umum PMI Pusat, Jusuf Kalla menambahkan pihaknya juga menilai perlu adanya monumen atau situs sejarah makam habib bin muhamad al hadad alias mbah priok, setelah adanya hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia dan ahli. I-listeners, dalam rekomendasinya PMI juga menuntut pemprov dki jakarta memberikan santunan pada para korban peristiwa tersebut. Berdasarkan investigasi PMI, jumlah korban seluruhnya 231 orang dimana 3 diantaranya meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan pihaknya siap menjalankan rekomendasi PMI tersebu. Menurutnya, pemprov DKI Jakarta akan memberikan santunan pada para korban. Tapi pihaknya memerlukan waktu 10 hari untuk membahas format santunan. Selain itu, Fauzi bowo menambahkan pemprov DKI Jakarta juga akan mendorong penyelesaian sengketa ahli waris di pengadilan agama. Meski begitu, pemprov DKI Jakarta akan tetap dengan rencana pembangunan situs sesuai pembahasan dalam dialog bersama pihak-pihak terkait 15 april lalu. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menambahkan pihaknya sedang bekerjasama dengan kementrian dalam negeri untuk mengevaluasi dan meninjau proses reposisi satpol PP. Dan pada Juni mendatang, ia akan mengumumkan program reposisi dan upaya-upaya perbaikan terhadap satpol PP. (ary/nuk)