Pemerintah : Dokumen WikiLeaks soal Yudhoyono Tidak Benar

Jakarta (11/03/11) Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel, pasca pemberitaan di Harian The Age dan Sidney Morning Herald hari ini, yang memuat dokumen WikiLeaks dan menyeret nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sejumlah nama penting lainnya. Dalam pemberitaan itu, Presiden Yudhoyono disebutkan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dalam jumpa pers bersama Scott Marciel, di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta hari ini mengatakan, pemerintah Indonesia memprotes keras pemberitaan itu. Menurut Marty, pemberitaan itu sama sekali tidak benar dan tidak masuk akal. Pemerintah Indonesia juga meminta Pemerintah Amerika Serikat melalui dubesnya, untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan atas data dari kawat diplomatik Amerika Serikat yang ada di Wikileaks.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa juga menegaskan, akan menyampaikan hak jawab kepada harian The Age dan Sidney Morning Herald. Pengajuan hak jawab ini dilakukan, karena menilai pemberitaan itu tidak benar dan tidak akurat.

Presiden Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono sendiri mengaku shock atas pemberitaan dua media Australia tersebut. Mensesneg Sudi Silalahi di kompleks Istana Negara Jakarta hari ini mengatakan, pemberitaan yang menyebutkan nama presiden dan ibu negara tersbut tidak mengandung kebenaran sama sekali. Menurut Sudi, berita itu adalah sampah yang dikirim ke Washington tanpa dianalisis. Tentang hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, menurut Sudi, sudah dipastikan terganggu.

Sementara itu, dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta hari ini, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel menyampaikan prihatin pada Presiden Yudhoyono dan rakyat Indonesia atas pemberitaan tersebut. Meski tidak meminta maaf, Scott mengakui dokumen WikiLeaks tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dokumen rahasia itu masih prematur dan mentah, serta tidak mewakili kebijakan pemerintah Amerika Serikat.

I-listeners, koran The Age dan Sidney Morning Herald edisi Jumat 11 Maret 2011, menampilkan headline “Yudhoyono Abused Power’. Tulisan ini memuat dokumen Wikileaks tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono. Presiden Yudhoyono disebutkan pada Desember 2004, memerintahkan Hendarman Supandji, sebagai Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufiq Kiemas, suami mantan presiden Megawati. Bocoran lain menyebut keluarga Yudhoyono, khususnya Ibu Negara Ani Yudhoyono, memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan uang. Pesiden Yudhoyono juga disebut pernah diam-diam memerintahkan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar, untuk memata-matai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. Pengintaian dilakukan saat Menteri Yusril melakukan perjalanan rahasia ke Singapura untuk menemui seorang pebisnis Cina. Beberapa nama lain yang juga tersangkut dalam dokumen ini, diantaranya Jusuf Kalla, TB Silalahi, dan Tommy Winata. Diungangkapkan juga tentang ketidakhamonisan KPK dan POLRI.(bas/ww/ajg)