Minat Warga Awasi Gubernur dan Wagub DKI Yang Baru Rendah

Jakarta (09/10/2012) Usai pelaksanaan Pemilukada DKI Putaran kedua  minta warga untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan baru ternyata masih belum besar. Tercatat, berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia tentang kontrol politik warga pasca pemilukada DKI 2012 diketahui bahwa hanya sekitar 49 persen warga Jakarta yang merasa perlu mengawasi kinerja pemerintahan jakarta yang baru.

Direktur puskapol UI, Sri Budi Eko wardani mengatakan alasan perlunya pengawasan kinerja gubernur dan wagub yang baru dikarenakan kedua figur itu adalah dua sosok yang baru baik dalam hal pengalaman maupun ketokohan.

Kontrol politik warga bisa lewat media digital

Pada kesempatan yang sama, aktivis penggiat HAm dan Korupsi, Usman Hamid mengatakan kontrol politik warga jakarta saat ini sebenarnya bisa dilakukan memalui media digital. Usman mencontohkan media sosial sudah terbukti memiliki efek yang nyata di dunia nyata karena warga bisa menagih program dan janji-janji gubernur dan wagub terpilih pada saat masa kampanye. Selain itu, melalu media digital ini diharapkan bisa menurunkan angka golput  karena aspirasi warga yang bisa tersalurkan.

I-listeners, berdasarkan hasil survey Puskapol UI ini juga diketahui sekitar 40 persen warga jakarta merasa apatis dan tidak perlu mengawasi program jakarta dan sisanya tidak tahu. Warga berasalan  tidak perlu melakukan pengawasan karena fungsi ini sudah dilakukan oleh DPRD, LSM, dan media massa. (eko/din)