Jakarta (23/04/2012) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral atau ESDM meminta Kepala Daerah ikut mengawasi konsumsi kuota bahan bakar minyak. Jika tidak diawasi, dikhawatirkan kuota 40 juta kiloliter BBM akan jebol dan menjadikan subsidi melonjak mencapai Rp 300 trilyun. Hal ini ditegaskan Menteri ESDM, Jero Wacik dalam sambutan penandatangan Nota Kesepahaman Pemanfataan Gas Untuk Sektor Transportasi di kantor kementerian ESDM Jakarta hari ini. Jero mengingatkan, BPH Migas sudah menetapkan kuota bbm masing provinsi, kabupaten dan kota. Untuk itu, Kepala Daerah diminta turun tangan mengawasi konsumsi BBM di daerah dan tidak semata menyerahkan pengendalian BBM pada kementerian ESDM.
Jero Wacik Kritik Lambatnya IMB SPBG
Dalam kesempatan ini, Menteri ESDM, Jero Wacik juga mengkritik, proses keluarnya ijin membangun bangunan atau IMB stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG yang dinilainya bertele-tele. Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan bisa menghambat minat penggunaan gas oleh masyarakat. Jero mencontohkan, proses pengurusan IMB SPBG di Jakarta yang membutuhkan 17 tandatangan instansi atau pejabat terkait sehingga memekan waktu yang lama. Jero berharap, dalam waktu seminggu ijin IMB pembangunan SPBG bisa dikeluarkan Pemda. Lebih lanjut, Menteri ESDM, Jero Wacik juga mengingatkan, supaya masyarakat secara bertahap meninggalkan penggunaan BBM dan mulai beralih ke gas. Hal ini dikarenakan harga gas lebih murah dan efisien ketimbang menggunakan bahan bakar minyak. (eko/pum)