Jakarta (27/08/2012) Dinas Kependudukan dan catatan sipil DKI Jakarta menuding pemerintah daerah turut berperan atas banyaknya pendatang baru yang datang ke Jakarta pasca arus balik Lebaran. Ditemui di Balaikota Jakarta hari ini Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea menilai masih tingginya angka pendatang baru ke Jakarta ini dikarenakan kepala daerah asal pendatang tersebut baik itu walikota ataupun bupati gagal menciptakan lapangan pekerjaan di daerah. Menurutnya jika di daerah asal tersebut sudah tersedia lapangan pekerjaan maka warga daerah asal memilih untuk tidak datang ke Jakarta. Purba mengakui beberapa sektor informal di jakarta seperti jasa pembantu rumah tangga itu kebutuhannya memang tinggi. Namun sayangnya menjadi sulit untuk dikendalikan karena tidak ada sinergitas dengan pemerintah daerah. Untuk itu dirinya berharap para pekerja informal itu bisa mematuhi ketentuan administrasi kependudukan seperti menyiapkan surat keterangan alamat dan pekerjaan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat dan kemudian melapor ke kelurahan tempatnya berdomisili.
Sementara itu dihubungi via telepon Pengamat Perkotaan UI, Andrinof Chaniago mengatakan masalah urbanisasi di Jakarta ini adalah masalah nasional karena pemerintah pusat gagal melakukan pemerataan pembangunan. Menurutnya para pelaku urbanisasi ini selalu melihat ada faktor penarik di tempat tujuan yang makin kuat dan ada faktor pendorong dari daerah asal yang makin kuat juga. Salah satunya karena desa yang makin tertinggal dan dari total perputaran uang serta roda perekonomian nasional itu hanya 10 persen yg berasal dr desa dan 70 persen berada dikota-kota. Ia juga menilai otonomi daerah belum menghasilkan apapun sejak awal. Untuk itu, ia mendesak pemerintah pusat dan DPR RI harus merancang ulang agar pembangunan makin merata melalui dua cara yaitu akselerasi pembangunan pedesaan dan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di luar pulau Jawa. (eko/din)