DPR Nilai Kado Pemerintah Untuk Buruh Wajar

Jakarta (01/05/2012) DPR menilai Kado pemerintah untuk buruh Indonesia bukan hal yang istimewa dan luar biasa. Kado tersebut memang sudah menjadi kewajiban yang harus diberikan pemerintah pada buruh. Pada wartawan di Gedung MPR DPR RI Jakarta, hari ini, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan, pemerintah memang seharusnya memberikan hal-hal untuk memperbaiki kesejahteraan buruh terutama kesehatan dan pendidikan karena selama ini buruh memang belum mendapat kesejahteraan yang layak dari perusahaan termasuk pelaksanaan upah minimal meski Indonesia sudah meratiifikasi ketentuan ILO.

Menurut Pramono, selama ini buruh di Indonesia tidak pernah bisa mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya seperti buruh di luar negeri. Buruh di Indonesia juga tidak pernah mendapat penghargaan untuk kinerja mereka  termasuk peningkatan jabatan. 

I-Listeners, sebelumnya di kantor presiden kemarin, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan  presiden Yudhoyono menjanjikan kado pada buruh  yaitu batas penghasilan yang tidak kena pajak dari 1,3 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah pembangunan rumah sakit buruh di 3 tempat  yaitu Tangerang, Bekasi dan Surabaya. Presiden juga menjanjikan pengadaan transportasi murah untuk buruh  dengan tahap awal pengadaan 200 bus dan pemberian rumah murah untuk buruh dimana untuk pembayaran uang muka dibantu pemerintah. (eko/nuk)