I-Fakta-Jakarta
Pemerintah Beri Deadline Pemerintah Aceh Selesaikan Persoalan Bendera
Jakarta (25/07) - Pemerintah beri batas waktu pada pemerintah Aceh sampai 15 Agustus mendatang untuk memperbaiki muatan Peraturan daerah atau qanun Aceh terkait bendera
Indonesia nilai AS lebih baik dari Australia
Jakarta (17/02) Pemerintah Indonesia menekan Pemerintah Australia untuk segera menunjukan itikad baik, menanggapi masalah penyadapan kedua negara beberapa waktu lalu.
Akhir Tahun, Warga Jakarta Bisa Bayar STNK Secara Online
Jakarta (27/09) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sistem pembayaran STNK kendaraan melalui Bank. Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, mengatakan sistem yang ditargetkan mulai akhir tahun ini dinilai lebih efektif ketimbang cara yang berlaku sekarang.
Menlu Amerika Serikat John Kerry Bahas Kerja Sama Pelestarian Satwa di...
Jakarta (17/02) Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menandatangani nota kesepahaman mengenai kerjasama South-South and Triangular.
Polri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penghinaan FPI Terhadap Presiden SBY
Jakarta (25/07) - Polri membentuk tim khusus untuk mengkaji dan menyelidiki pernyataan Ketua Umum FPI Rizieq Syihab yang menghina Presiden Susilo Bambang Yudoyono
Pemprov DKI dan KPK Kerjasama Buat Sistem Pencegahan Korupsi
Jakarta (27/05/2013) Pemprov DKI Jakarta dan KPK sepakat untuk membangun sistem baru pencegahan tindak pidana korupsi.
Jakarta Kaki Lima Night Market Sementara Dihentikan
Kegiatan Kaki Lima Night Market untuk sementara diberhentikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 belum cair.
Pemerintah Hormati MK soal Putusan UU MK
Jakarta (14/02) Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Upaya Penyelamatan Mahkamah Konstitusi.
Wagub Basuki Bantah Penertiban PKL di Tanah Abang Langgar HAM
Jakarta (24/07) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama membantah tudingan penertiban PKL di Tanah Abang melanggar HAM.
Polisi Periksa 8 Saksi Terkait Longsornya Terowongan PT Freeport
Jakarta (27/005/2013) Polisi memeriksa 8 saksi terkait kasus longsornya tambang bawah tanah Big Gossan, Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua.