I-Fakta-Jakarta

Jakarta (21/10) - Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan keberadaan topeng monyet. Di Balai Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan ada 3 alasan mengapa Pemprov DKI melakukan penertiban topeng monyet yakni karena monyet rentan membawa penyakit rabies, monyet merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan keberadaan topeng monyet di jalan kerap mengganggu, dan membahayakan pengguna jalan termasuk monyet itu sendiri

Jakarta (22/08) Kementerian kesehatan meminta orang tua bayi tiga tahun atau batita untuk tidak khawatir dengan penggunaan vaksin kombinasi pentavalen DPT, Hepatitis B dan HIB  yang mulai digunakan Agustus ini.

  Jakarta  - Komisi Pemberantasan Korupsi bantah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau sprindik atas nama Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Setya Novanto.  ...

Jakarta (21/10) Mantan Ketua Umum partai Demokrat Profesor Subur Budhisantoso menegaskan tidak ada penculikan dirinya oleh Badan intelejen Negara (BIN), seperti yang disampaikan beberapa pihak

Jakarta (22/08) KPK masih terus mendalami dugaan adanya aliran dana pada persiapan Kongres Partai Demokrat  dari proyek Sekolah Olahraga Nasional Hambalang.

  Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku pemerintah tidak mampu menyediakan keseluruhan dana pembangunan infrastruktur. APBN, kata Presiden, tidak hanya untuk...

Jakarta (21/03) - Tim psikolog Polda Metro Jaya telah lakukan tes kejiwaan kepada Brigadir Susanto, anggota polisi yang menembak mati atasannya yakni Kepala Detasemen Markas Polda, Ajun Komisaris Besar Pamudji. Hasil tes menunjukan kejiwaan Susanto normal

Jakarta (21/10) - Badan Narkotika Nasional atau BNN berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta DNA pembanding ketua Mahkamah Konstitusi non Aktif, Akil Mochtar

Jakarta (22/08) Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku di KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Sekolah Olahraga Nasional Hambalang.

Jakarta (21/03) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menggagalkan gugatan mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sudah tepat