Presiden Yudhoyono Terpaksa Pikirkan Reshuffle

Jakarta (10/03/11) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa dipaksa untuk melakukan reshuffle, menyusul ramainya perdebatan di koalisi pendukung pemerintah. Dalam pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden RI di Jakarta hari ini, Presiden Yudhoyono mengatakan, reshuffle hanya akan dilakukan kalau ada urgensi yang mendesak. Wacana mengharuskan reshuffle secepatnya, menurut Presiden, tidak logis. Ia pun tidak pernah menyebut akan melakukan reshuffle kabinet.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengatakan, nama-nama menteri yang akan diganti maupun nama penggantinya yang selama ini ramai dibicarakan bukan berasal dari dirinya. Presiden menegaskan, kursi di kabinet tidak dijabat secara bergiliran. Untuk itu, para menteri diminta tidak terpengaruh dan terus konsentrasi bekerja.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kesempatan ini juga mengatakan, perlunya membenahi koalisi partai. Presiden mengaku sudah melakukan evaluasi selama 1,5 tahun terhadap koalisi, dan mendapat banyak pandangan, serta rekomendasi dari banyak pihak. Menurutnya, hakekat dari koalisi adalah kehendak yang sama, begitu juga dengan oposisi. Presiden mengaku, menerima desakan-desakan untuk segera mengambil sikap terkait koalisi ini. Tapi, ia tidak ingin buru-buru.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPR RI DPR Pramono Anung, yang menilai partai-partai koalisi hanya menciptakan keributan dan membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan reshuffle. Ditemui di Gedung MPR/DPR RI Senayan Jakarta hari ini, Pramono mengatakan, partai-partai koalisi seharusnya memberi dukungan, dan bukan meributkan hal-hal kontraproduktif dengan agenda politik masing-masing. Menurutnya, hiruk pikuk antar partai koalisi akhir-akhir ini justru tidak baik bagi Presiden Yudhoyono. Presiden seharusnya diberi kesempatan berpikir dan memilih menteri yang pantas direshuffle dan mencari pengganti yang lebih baik.(bas/ajg/nuk)