![Cerita di Balik Syuting Petualangan Sherina 2! [NGOBROL BARENG]](https://iradiofm.com/wp-content/uploads/2023/10/Cerita-di-Balik-Syuting-Petualangan-Sherina-2-NGOBROL-BARENG-180x135.webp "Cerita di Balik Syuting Petualangan Sherina 2! [NGOBROL BARENG]")
Jakarta (10/08/2012) Wakil Presiden Boediono mengingatkan pemerintah daerah untuk mengelola birokrasi yang transparansi, partisipasi dan inovatif dengan mengedepankan prinsip Good Governence dan Open Goverment. Saat memberikan sambutan dalam acara pemberian penghargaan bagi 10 unit layanan publik paling progresif di Auditorium Wapres, Jakarta hari ini Wapres Boediono mengatakan prinsip Open Governmen harus dilanjutkan agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan ini, Wapres Boediono juga mengumumkan 10 unit layanan publik paling progresif itu diantaranya diraih Layanan Beasiswa Bidik MISI Kemendikbud pelayanan perizinan frekeunesi radio – Kementerian Komunikasi dan Informasi Laboratorium PT KMR Badan Tenaga Nulklir Nasional dan Inatrade – Kementerian Perdagangan.
NTMC Raih Penghargaan Pelayanan Terbaik
Sementara itu, National Traffic Management Center dan Satpas SIM Polda Metrojaya mendapat penghargaan sebagai lembaga yang progresif dalam pemberian layanan yang digagas Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4. Ditemui usai pemberian penghargaan di auditorium kantor Wapres Jakarta hari ini Ketua Dewan Juri Kompetisi Open Goverment, Danang Giriwardhana mengatakan penilaian atas NTMC dan Satpas SIM Polda Metro dilakukan atas kantor SIM dan bukan institusi yang mengelola proses pengadaan simulator SIM. Tidak hanya itu Kepala Korlantas yang membawahi NTMC dan Kantor Pembuatan SIM saat ini baru saja dilantik pada Februari 2012. Dengan kata lain pejabat Polri di NTMC dan Satpas SIM yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan alat simulator bukan yang mengikuti kompetisi Open Goverment. Danang berharap terjadinya kasus koruspi yang disebabkan beberapa oknum di Korlantas Polri tidak menghukum seluruh instansinya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4, Koentoro Mangkusubroto mengatakan sejak instruksi Presiden SBY 1 Juli 2009 lalu soal reformasi birokrasi secara umum pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah sudah mulai membaik. Apalagi desakan dan sikap kritis masyarakat menyangkut perbaikan pelayanan terus bermunculan. I-Listeners kompetisi layanan publik dalam kerangka Open Goverment Indonesia ini diikuti 62 unit layanan publik dari 34 kementerian lembaga. Penilaian kompetisi dilakukan sejak April sampai Juli 2012 ini didasarkan pada unsur transparansi, partisipasi dan inovasi. (eko/pum)
