Tolak Kenaikan BBM, PKS Dikeluarkan Dari Koalisi

Juni 12, 2013

Fahri menjelaskan bahwa pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak Istana sudah memberitahu salah seorang menteri PKS, bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa Presiden SBY menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Menyikapi informasi tersebut, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) menggelar pertemuan dengan majelis syuro pada hari ini.

Seperti yang diberitakan oleh Tribunnews.com, Fahri melanjutkan penjelasan bahwa hingga hari Senin kemarin (10/06/2013) PKS belum mendapatkan surat keluar koalisi, padahal PKS sudah dijanjikan akan diberikan surat tersebut pada Sabtu pekan lalu. Oleh karena itu PKS membatalkan Majelis Syuro yang seharusnya akan diadakan untuk menganggapi surat tersebut. Anggota Komisi III itu juga menambahkan bahwa PKS sedang menunggu kelanjutan pemberitahuan lisan pihak istana, karena informasi tersebut dinilai valid dan serius.

Informasi tersebut, berdampak pada PKS yang menilai wajar jika pihaknya tidak diundang pertemuan setgab semalam di JCC, Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa PKS sudah dikeluarkan dari Setgab. Akan tetapi akan tetap ada surat yang menyusul dari Presiden, yang hingga kini belum datang. Tribunnews.com juga mengabarkan bahwa Fahri tidak menjawab ketika ditanyakan terkait pihak istana yang menginformasikan bahwa PKS dikeluarkan setgab. Ia mengatakan PKS tinggal menunggu surat keputusan tersebut.

Fahri melanjutkan penjelasan bahwa jika ada surat, maka PKS akan mengadakan pertemuan Majelis Syuro, untuk membahas hal-hal yang harus direspons secara kolektif. Fahri juga menjelaskan bahwa DPTP yang akan memutuskan tindak lanjut sikap PKS terhadap surat tersebut.

Masih menurut kabar yang diberitakan Tribunnews.com, pada hari Rabu pagi tadi (12/6/2013), PKS Jakarta menggelar aksi Tolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi di Bundaran HI, Jakarta. Khoiruddin, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa menjelang bulan puasa dan lebaran, serta bersamaan dengan pergantian tahun ajaran sekolah yang akan meningkatkan pengeluaran masyarakat, beban masyarakat kembali ditambah seiring dengan adanya rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Selain itu, Khoirudin menambahkan bahwa tanpa kenaikan BBM saja harga-harga sudah pasti naik menjelang momen-momen tersebut, jadi pemerintah seharusnya bisa lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang rentan dengan kemiskinan.

Direncanakan bahwa Aksi Tolak Kenaikan BBM ini akan dihadiri oleh ribuan kader dan massa PKS yang dilakukan sebagai wujud kepedulian PKS terhadap kondisi masyarakat. Selain masalah tersebut ada beberapa alasan lain dari aksi Tolak Kenaikan BBM, yaitu meminta kepada pemerintah agar kesalahan dalam mengelola ekonomi negara jangan mengorbankan masyarakat dengan menaikkan harga BBM. Khoirudin melanjutkan bahwa pemerintah seharusnya dapat menempush jalan yang lebih kreatif dan bekerja keras, serta tidak mengambil cara-cara yang instan dalam menyelesaikan masalah.