Jokowi Tolak Tandatangani Undang-Undang MD3

20

Jakarta (14/03) Presiden Joko Widodo memastikan dirinya tidak akan menandatangani lembar pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DRPD (UU MD3).

Hari ini kan sudah terakhir dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut,” kata Jokowi kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (14/3).

Jokowi menyadari, meski dirinya tidak menandatangani, UU MD3 tetap akan mulai berlaku pada Kamis (15/3/2018) besok.

Berdasarkan aturan, Presiden diberi waktu 30 hari setelah disahkan DPR untuk menandatangani UU. Jika tidak ditandatangani, UU tersebut tetap berlaku. UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018. Jokowi mengaku dirinya tidak menandatangani karena menangkap keresahan masyarakat terkait adanya sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.

Kenapa tidak saya tandatangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” kata Kepala Negara.

Jokowi mengaku, tidak mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Jokowi pun mempersilahkan masyarakat untuk melakukan uji materi UU MD3 ke MK. Ia juga mengaku tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan sejumlah pasal kontroversial di UU MD3.

[teks timnewsroom/ kompas.com | foto breakingnews]