Jakarta (25/09/2012) Pengembalian draft RUU keamanan nasional atau kamnas dari pemerintah ke DPR tanpa perubahan merupakan bentuk arogansi pemerintah. Dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta, hari ini, peneliti imparsial, Al Araf, mengatakan draft RUU kamnas pemerintah mengandung nuansa sekuritisasi. Diantaranya terlihat dari pengaturan yang mengambang terkait pemberian kewenangan khusus yaitu penangkapan dan penyadapan pada TNI dan BIN, padahal TNI dan BIN bukan bagian dari aparat penegak hukum.

Hal ini selain merusak tata sistem penegakan hukum  juga mengancam kebebasan dan penegakan HAM. Selain itu, menurut Al Araf sekuritisasi dalam RUU kamnas terlihat pada spektrum ancaman yang sangat luas yang ada pada pasal 17 draft RUU kamnas. Jenis-jenis ancaman yang dimaksud abusrb dan multi tafsir. 

Peneliti imparsial, Al Araf menambahkan untuk itu, koalisi masyarakat sipil reformasi sektor keamanan mendesak pansus RUU kamnas tidak melanjutkan pembahasan RUU kamnas dan mengembalikan lagi draft tersebut agar pemerintah merubah total konstruksi RUU kamnas. Koalisi berharap pansus konsisten dengan sikap yang menolak RUU kamnas sebelumnya. (eko/nuk)

SHARE