Dunia Usaha Diminta Kembangkan Kawasan Perbatasan

Jakarta (27/06/2012) Pemerintah berharap pemerintah daerah mengembangkan partisipasi pengusaha untuk pengembangan iklim investasi yang kondusif dalam mengelola wilayah perbatasan. Dalam sambutan pembukaan rapat kerja ke 3, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP di Kantor Kemendagri, Jakarta hari ini Wakil Ketua Pengarah 2, Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang juga Menkokesra, Agung Laksono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan dari segi ekonomi masih memerlukan investasi dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat disamping pemenuhan kebutuhan infrastuktur seperti jalan dan sarana pendukung lainya.

Pemerintah sendiri kata Agung Laksono sudah mengucurkan dana sebesar Rp 206 milyar bagi prioritas pembangunan kawasan perbatasan. Dana tersebut diambil dari lintas kementerian dan lembaga. Diantaranya yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Polri Kementerian Kesehatan Pertanian, Kehutanan dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Menkokesra Agung Laksono menambahkan dibidang politik pengelolaan wilayah perbatasan akan tetap mengacu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan NKRI juga menegaskan penyelesaian masalah kawasan perbatasan, seperti soal tapal batas nasionalisme sempit, identitas penduduk perbatasan dan jaminan keamanan. (eko/pum)