DPR Minta Facebook Serahkan Hasil Audit Pencurian Data

Jakarta (17/04) Komisi 1 DPR RI memberikan tenggat selama 1 bulan kepada Facebook untuk menyerahkan hasil audit terkait pencurian 1 juta data pengguna Indonesia. Hasil audit itu untuk menakar potensi bahaya yang bisa ditimbulkan atas insiden tersebut.

“Sebulan harusnya cukup untuk serahkan hasil audit itu. Nanti hasilnya bukan lagi untuk menyalahkan Facebook atau pihak tertentu, tetapi kami harus tahu data itu jatuh kepada siapa dan dipergunakan untuk apa,” kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Meutya Hafid, usai RDPU di parlemen.

Adapun tenggat 1 bulan itu terhitung sejak RDPU hari ini, Selasa (17/4). Tak asal mematok waktu, Meutya mengatakan 1 bulan tak terlalu cepat dan tak pula kelamaan.

“Kita berkejaran dengan Pilkada (supaya dipastikan tak dipergunakan untuk kepentingan politik). Menurut saya 1 bulan adalah waktu yang wajar untuk investigasi,” ia menuturkan.

Jika tak juga memberikan hasil audit hingga tenggat tersebut, Meutya mengatakan ada penilaian lain dari Komisi 1 DPR RI ke Facebook. Salah satu opsinya, Komisi 1 DPR RI bisa mengajukan ke pemerintah agar mengeluarkan moratorium (pembekuan).

“Moratorium itu salah satu opsinya. Tapi tentu nanti dibicarakan lagi dengan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari, mengungkapkan pihaknya diminta menyetop proses audit untuk sementara oleh Komisioner Informasi Inggris (ICO). Ia juga tidak bisa memastikan kapan hasil audit akan diserahkan ke pemerintah.

Ruben Hattari juga berdalih, bahwa tak ada kebocoran data. Menurut Ruben, insiden Cambridge Analitica adalah bentuk pelanggaran kepercayaan dari pihak ketiga, dalam hal ini pengembang aplikasi kuis kepribadian bernama Kogan.

“Tak ada pihak ketiga yang menembus sistem Facebook atau berhasil lolos dari perangkat pengamanan data yang kami miliki. Kejadian ini adalah bentuk pelanggaran kepercayaan dan kegagalan kami untuk melindungi data pengguna, kami mohon maaf atas kejadian tersebut,” kata Ruben Hattari.

[teks timnewsroom/kompas.com]